Gerakan Nasionalisme Myanmar

Ø Gerakan Nasionalisme Myanmar

Myanmar merupakan salah satu anggota ASEAN yang dulunya dikenal dengan sebutan Burma. Seperti halnya dengan negara lain, Myanmar juga memiliki latar belakang historis yang menjadi cikal bakal pembentukan identitas negara Myanmar itu sendiri. Myanmar merupakan bekas jajahan Inggris di mana Inggris merupakan negara yang mengawali hadirnya demokrasi. Namun substansi demokrasi tidak tumbuh dengan semestinya di negara bekas jajahannya. Demokrasi yang terjadi pada abad 18-19 dianggap sebagai masa kebangkitan demokrasi. Demokrasi berawal dari kerajaan Inggris dengan pergerakan sosialnya yang berlangsung cepat, karena Inggris sebagai negara yang maju dari segi jurnalisme. Kolonialisasi yang dilakukan Inggris seharusnya secara tidak langsung memberikan dampak bagi wilayah jajahannya dalam hal transformasi nilai-nilai demokrasi, yang dapat disebar di seluruh dunia termasuk kepada Myanmar sebagai salah satu jajahan Kerajaan Inggris dahulu.

Akan tetapi meskipun Myanmar adalah jajahan Inggris, belum tentu nilai-nilai demokrasi Inggris dianut oleh masyarakat Myanmar. Hal ini terbukti dengan rezim otoriter yang masih berkuasa di Myanmar dan membatasi peran aktor politik lain. Dalam hal ini, sipillah yang akan mewujudkan demokrasi di Myanmar, khususnya Aung San Suu Kyi ( Suu Kyi ) yang pernah menerima penghargaan nobel Perdamaian bahkan memenangi pemilu tetapi tidak diakui kemenangan yang diraih, padahal Myanmar merupakan tanah kelahirananya. Selama periode penjajahan inggris, kontrol politik terhadap Myanmar dilakukan melalui India. Myanmar diperintah sebagai provinsi India sampai tahun 1937. Setelah tahun 1937, Myanmar menjadi koloni yang diperintah secara terpisah dari India. Kemerdekaan dari Inggris diperoleh Myanmar pada tahun 1948. Selama masa penjajahan Inggris tidak terjadi pembentukan identitas tunggal pada penduduk Myanmar. Hal tersebut disebabkan wilayah Myanmar dibagi menjadi dua bagian yaitu kawasan dataran rendah dan dataran tinggi. Terhadap masing-masing kawasan diterapkan sistem pemerintahan yang berbeda.

Di kawasan dataran rendah, administrasi pemerintahan dikontrol langsung oleh Inggris sedangkan di kawasan dataran tinggi administrasi dilakukan oleh pemerintah setempat melalui perjanjian dan traktat antara Inggris dan penduduk setempat. Oleh karena itu, kawasan dataran tinggi relatif memiliki otonomi dalam bidang pemerintahan. Inggris juga tidak membangun perekonomian dan administrasi pemerintahan Myanmar dengan baik sehingga pada saat Myanmar merdeka tidak ada bekal bagi pemerintah baru untuk menjadi pemerintah yang kuat dan bersatu. Setelah myanmar merdeka banyak etnis minoritas yang membentuk angkatan bersenjata dan melakukan pemberontakan.

v Gerakan Nasionalisme dan National Building Myanmar

Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa pada tahun 1948, tepatnya tanggal 4 Januari Myanmar, berhasil meraih kemerdekaan dari Inggris. Sebenarnya di awal abad 19 beberapa bentuk perlawanan dari masyarakat Myanmar terhadap Inggris telah ditunjukkan. Myanmar setelah jatuh ke tangan Inggris mengalami beberapa kali perang. Dari sini nasionalisme Myanmar terus bergelora. Hal ini kemudian diperkuat dengan pergolakan dunia hubungan internasional yang berimplikasi terhadap stabilitas politik di Myanmar. Nasionalisme Myanmar timbul disebabkan beberapa faktor eksternal:

·      Kemenangan Jepang dalam perang Jepang-Rusia 1905. Hal ini tentunya berkenaan dengan adanya persepsi bahwa kekuatan negara Asia telah bangkit dan kini mulai diperhitungkan. Dengan adanya kemengan Jepang dari Rusia tentunya memberikan isyarat kepada negara-negara besar bahwa power negara-negara Asia  tidak boleh diremehkan lagi. Dan di lain hal, fenomena ini tentu saja diasumsikan oleh Myanmar sebagai sebuah kebangkitan negara Asia secara kolektif untuk membendung pengaruh negara barat.

·      Nasionalisme di India mempengaruhi timbulnya nasionalisme di Myanmar. Hal ini menjadi refleksi efek domino yang dilakukan oleh militer Myanmar mengingat kedekatan geografis. Adanya hal tersebut memberikan semangat tersendiri bagi masyarakat Myanmar untuk memerdekakan diri.

·      Adanya perdamaian Versailles yang memperjuangkan hak-hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang belum merdeka. Perjanjian versailles merupakan salah satu hasil dari berakhirnya perang dunia I. Perjanjian Versailles menjunjung tinggi hak-hak menetukan nasib sendiri bagi setiap negara. Tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi Myanmar yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Hal ini juga dijadikan landasan bagi Myanmar untuk memperjuangkan haknya dalam melepaskan diri dari penjajah.

Selain itu dari internal sendiri, pada tahun 1919 muncul gerakan melawan Inggris dengan membentuk The General Council of Burmese Association (GCBA) menjalankan politik noncooperative dengan Inggris. Dari sini berkobarlah semangat nasionalisme Myanmar anti Inggris.  Gerakan-gerakan nasionalisme Myanmar lainnya adalah Myochit (Partai Nasionalis), Sinyetha (Partai Rakyat Miskin) dan Do BamaAsiayone (Kita Bangsa Myanmar) atau partai Thakin yang menuntut kemerdekaan bagi bangsa myanmar.

Setelah terjadinya beberapa perlawanan antara rakyat Myanmar melawan para penjajah,  pada pertengahan abad ke-19, Inggris menguasai Myanmar secara resmi dan menyatukan Myanmar dengan India. Pada era perang dunia kedua, Myanmar diduduki Jepang. Era pendudukan Jepang ini dimanfaatkan rakyat Myanmar untuk mengorganisir gerakan kemerdekaan mereka, dengan mendirikan Liga Rakyat Merdeka Anti-Fasis (AFPFL) di bawah pimpinan Aung San.

Dalam perkembangannya, AFPFL semakin berkembang pesat. AFPFL juga memandang bahwa situasi perang dunia kedua dapat dimanfaatkan dengan melihat kekuatan penjajah yang terfokus pada dua arah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Jepang dan Inggris merupakan aktor yang berperan secara signifikan dalam perang dunia kedua. Perang dunia kedua kemudian berakhir dengan kekalahan jepang. Kekalahan Jepang di perang dunia kedua dijadikan sebagai momentum bagi Myanmar untuk bangkit dan memberikan perlawanan. Setelah kekuatan dalam tubuh Myanmar dipersatukan dan adanya dukungan dari Inggris beserta sekutu lainnya, penyerangan terhadap tentara Jepang pun dilakukan. Penyerangan tersebut berakhir dengan kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Juni 1945, angkatan bersenjata Myanmar bersama-sama dengan satuan-satuan yang mewakili kerajaan Inggris dan pasukan sekutu mengadakan pawai kemenangan di Yangoon. Kemenangan Myanmar dari Jepang tidak serta merta membuat Myanmar menjadi negara merdeka. Akan tetapi, Inggris mengambil alih. Dalam perkembangannya, pemerintah Inggris telah menjelaskan politiknya mengenai masa depan Myanmar dalam Buku Putih. Bagaimanapun pelaksanaannya, selama tiga tahun akan diperintah oleh gubernur secara langsung, dan pada saatnya kemudian pemilihan dan pembentukan kembali Dewan serta pembuat Undang-undang Myanmar tahun 1935. Hal ini menjadi titik terang bagi Myanmar karena hal tersebut menjadi sinyal akan kemerdekaan Myanmar. Hal ini dilakukan pemerintah Inggris karena melihat AFPFL telah berpengaruh besar di tengah rakyat,  akhirnya Inggris sepakat untuk menyerahkan kemerdekaan kepada Myanmar.

Dalam rentetan perjuangan kemerdekaan Myanmar, U Aung San merupakan aktor yang sangat kontributif dalam realisasi perjuangan tersebut. Dia dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan negarawan yang cakap serta memperoleh kepercayaan dan kecintaan rakyatnya. U Aung San juga berperan penting dalam proses mengorganisasikan gerakan nasionalisme dan aktif dalam melakukan pendekatan dengan pihak Inggris.

Secara resmi, Inggris memberikan kemerdekaan bagi Myanmar pada tanggal 4 Januari 1948. Hal ini tentunya menjadi prsetasi luar biasa bagi elemen-elemen Myanmar yang mampu melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Momentum ini kemudian dijadikan semangat untuk membangun kembali Myanmar sebagai negara berdaulat dan merdeka.

v Perkembangan Nasional oleh beberapa Golongan: 

ü  Perkembangan Nasionalisme di Myanmar oleh Golongan Thakin

      Latar belakang

Golongan Thakin juga dikenali sebagai DobamaAsiayone (Persatuan Kita Orang Myanmar). Ia dikenali sebagai PartiThakinkerana para pemimpinnya menggelarkan diri mereka Thakin yang bererti tuan. Ia memberi simbol penolakan kuasa British dan orang Myanmar seharusnya menjadi tuan di negara sendiri. Ia merupakan percantuman dua buah pertubuhan iaitu percantuman di antara Liga Pemuda Pelajar yang dibentuk pada tahun 1931 dengan Persatuan Dobama yang ditubuhkan pada tahun 1930. Parti ini ditubuhkan dengan rasminya pada tahun 1936 di UniversitiRangoon.  

     Corak perjuangan

Corak perjuangan golongan Thakin dipengaruhi oleh idea-idea sosialisme seperti Marxism, pergerakan Sein-Fein di Ireland dan pergerakkan FarsisItali dan Jerman. Ia juga merupakan sebuah pergerakkan bercorak politik yang memperjuangkan kemerdekaan dengan kaedah yang radikal dan tidak bekerjasama dengan Inggeris. Mereka mengadakan perhubungan dengan gerakan kebangsaan di negara lain yang pelbagai ideologi seperti Kongres India, Kuomintang dan Parti Komunis China.

      Peranan dan sumbangan golongan Thakin antara tahun 1935-1941

Pada tahun 1935, pemimpin-pemimpin golongan Thakiniaitu Aung San, TueinPe, KyawNyien, Rashid, Tui Han dan Ko OhnHu menyertai Jawatankuasa Kerja Pelajar UniversitiRangoon. Pada tahun seterusnya iaitu tahun 1936, permogokan pelajar yang melibatkan UniversitiRangoon dan merebak kepada 35 buah sekolah menengah di sekitar Rangoon. Permogokkan itu adalah untuk membantah tindakan disiplin yang dikenakan ke atas Thakin U Nu (Presiden P.P.U. Rangoon) dan Thakin Aung San. Tindakan dikenakan ke atas mereka keranaThakin U Nu membuat satu ucapan yang mengkritik pentadbiranuniversiti dan Thakin Aung San kerana beliau membuat tuduhan yang memburukkan nama seorang pensyarah. Pemimpin-pemimpin Thakin dan pelajar-pelajar telah mengambil peluang ini untuk membuat pindaan ke atas Akta Universiti 1920. Permogokkan ini menyebabkan pemimpin Thakin dianggap sebagai pembela nasionalisme Myanmar. Pindaan ke atas Akta Universiti pada tahun 1939 menyebabkan golongan Thakin semakin popular.

Pada Disember 1936, golongan Thakin menyertai Pilihanraya Umum yang pertama dengan menubuhkan parti sendiri iaituKomin-Kochin untuk membentuk Kerajaan Myanmar yang tidak lagi bergabung dengan India. Namun PartiThakin hanya berjaya memenangi 3 kerusi berbanding 46 kerusi oleh GBCA bersatu yang dipimpin oleh U BaPe dan 16 kerusi oleh PartiSinyetha (Parti Orang Miskin) pimpinan Dr. BaMaw. Penubuhan kerajaan campuran gagal akibat perbalahan badan-badan gabungan dan timbulnya soal pembahagian jawatan menteri kabinet. Keadaan ini berjaya diatasi oleh Dr. BaMaw yang membentuk kerajaan campuran yang terdiri daripada parti-parti kecil serta wakil puak minoriti.

Pada tahun 1938, golongan Thakin menubuhkan Pertubuhan Petani-petani Burma dan All Burma Cultirators League. Golongan Thakin telah mencadangkan pembaharuan cukai bagi membantu petani-petani. Golongan Thakin telah mencetuskan tunjuk perasaan di kalangan buruh lombong minyak dan pengangkutan sungai bagi menuntut kenaikan gaji dan syarat-syarat pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan golongan Thakin semakin popular di kalangan pekerja dan petani.

Pada Julai 1938, tercetus pertelingkahan serius di antara orang beragama Buddha dengan orang Islam di Yangon dan kawasan sekitar. Golongan Thakin mengambil kesempatan ini dengan menggalakkan tunjuk perasaan di kalangan buruh dan pelajar di merata tempat.

Pada tahun 1939, kerajaan pimpinan Dr. BaMaw telah runtuh berikutan kejayaan U Saw membangkitkan perasaan curiga terhadap pentadbiran Dr. BaMaw. Kerajaan campuran baru dibentuk oleh U Pu dengan sokongan U BaPe dan U Saw. Kerajaan baru bersifat konservatif tidak dapat menenteramkan kekacauan politik dan awam. PartiThakin, biarpun menyertai kerajaan, mengambil kesempatan kekacauan politik bagi memperjuangkan sosialisme golongan Thakin. Akibat terletusnya Perang Dunia Pertama yang meletus di Eropah, golongan Thakin telah menubuhkan Blok Pembebasan bersama-sama dengan Dr. BaMaw. Blok ini menggunakan Perang Dunia Pertama untuk mendapatkan konsesi-konsesi daripada British bagi penyertaan Myanmar dalam perang itu dan perkara ini mendapat sokongan ramai melalui golongan Pongyi. Namun, jaminan U Pubahawa Myanmar akan membantu British tanpa syarat telah mengakibatkan kempen anti perang oleh golongan Thakin. Konflik peribadi antara U Pu dengan Dr. BaMaw dan tindakan U Saw menarik sokongan menjatuhkan U Pu. U Saw naik sebagai Perdana Menteri.

Pada tahun 1940, Kerajaan U Saw telah menangkap beberapa pemimpin Thakin bersama-sama dengan Dr. BaMaw yang akhirnya menjatuhkan hukuman penjara. Thakin Aung San dan 30 orang Thakin yang lain pula melarikan diri ke negeri China pada akhir tahun 1940.Pada tahun 1941, Thakin Aung San membuat pakatan dengan Jepun di mana golongan Thakin akan membantu Jepun menawan Myanmar daripada British dan pihak Jepun akan memberi kemerdekaan kepada Myanmar. Sebilangan golongan Thakin telah menjalani latihan ketenteraan di negara Jepun. Golongan Thakin menubuhkan Tentera Kemerdekaan Myanmar (Myanmar Independent Army) yang mempunyai 30000 orang ahli pada kemuncaknya.

Pada September 1941, U Saw pergi ke British untuk memohon kemerdekaan namun tidak dilayan.Pada Januari 1942, U Saw ditangkap oleh British di Mesir sewaktu dalam perjalanan pulang ke Myanmar atas tuduhan mengadakan hubungan sulit dengan Jepun yang sedang mengatur rancangan menakluk Myanmar.

      Peranan dan sumbangan golongan Thakin antara tahun 1942-1948

Pada Disember 1941, golongan Thakin membantu Jepun menyerang Myanmar melalui Tentera Kemerdekaan Myanmar.Pada Mei 1941, Jepun menawan seluruh Myanmar. Pengaruh Thakin meningkat dan mereka dianggap sebagai pembela nasionalisme Myanmar.

Pada 1 Ogos 1941, akibat usaha-usaha daripada golongan Thakin, Jepun telah memberi kemerdekaan kepada Myanmar. Sebuah kerajaan republik dibentuk dengan Dr. BaMaw sebagai Perdana Menteri. Kerajaan baru ini banyak dipengaruhi oleh golongan Thakin yang banyak memegang jawatan di dalam kabinet. Antaranya ialah ThakinMya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Thakin Aung San sebagai Menteri Pertanian dan Thakin U Nu sebagai Menteri Hal-ehwal Luar Negeri.

Pada tahun 1944, kemerdekaan yang diberikan oleh Jepun tidak sepenuhnya dan kuasa masih dipegang oleh Jepun. Kekejaman Jepun dan kemerosotan taraf hidup mewujudkan semangat anti-Jepun di kalangan rakyat Myanmar. Oleh sebab itu, golongan Thakin dengan bantuan pertubuhan nasionalis yang lain menubuhkan Liga Pembebasan Rakyat Anti-Fasis (Anti FacistPeople’sFreedom League atau AFPFL) bagi menentang Jepun. Pemimpin utama ialah Aung San sebagai Presiden dan ThanTun.

Pada bulan Mac 1945, AFPFL melancarkan pemberontakan dan menyebelahi British. Tindakan ini melemahkan Jepun untuk menentang kemaraan Angkatan Tentera Nasional Myanmar dan Tentera British dari arah Utara ke Myanmar. Pada bulan Ogos 1945, Jepun menyerah kalah secara rasminya dan British menubuhkan pentadbiranTentera. AFPFL yang dikuasai oleh golongan Thakin muncul sebagai pertubuhan Nasionalis Myanmar yang utama.

Pada bulan Oktober 1946, setelah pemulihan dilaksanakan, British meminta Aung San membentuk sebuah Majlis Menteri. Pada bulan Januari 1947, Thakin Aung San memimpin satu delegrasi ke London untuk membincangkan kemerdekaan Myanmar. British bersetuju untuk mengadakan pilihanraya bagi memilih anggota Dewan Perlembagaan Myanmar pada April 1947 dan bersetuju memberi kemerdekaan dalam jangka masa setahun.

Pada bulan April 1947, AFPFL memenangi 171 buah kerusi daripada 182 buah kerusi yang dipertandingkan. Seterusnya, Aung San dan 6 orang rakannya dalam kabinet dibunuh oleh orang-orang yang diupah oleh U Saw, bekas anggota AFPFL pada 19 Julai 1947. Kepimpinan AFPFL diambil alih oleh U Nu yang seterusnya menggubal satu perlembagaan bagi Myanmar. Pada 4 Januari 1948, Myanmar mencapai kemerdekaan. Myanmar dibentuk sebagai sebuah kerajaan republik. U Nu menjadi Perdana Menteri dan Sao ShweThaik, seorang ketua orang Shan menjadi Presiden pertama.

ü  Perkembangan Nasionalisme di Myanmar oleh Golongan Pongyi (Sami-sami Buddha) 

       Sebab perjuangan

Sebab utama golongan Pongyi atau sami-sami Buddha menyertai proses politik Myanmar ialah disebabkan kemerosotan pengaruh sangha (komunitisami-sami Buddha) dan sekolah-sekolah agama Buddha di bawah pemerintahan British. Dengan itu, mereka menyertai proses ini untuk menegakkan kembali pengaruh mereka dan agama Buddha dalam masyarakat Myanmar.

      Peranan dan sumbangan Pongyi antara tahun 1916-1920

Antara tahun 1916-1917, golongan Pongyi telah memberi sokongan kepada Persatuan Pemuda-pemuda Buddha (YoungMenBuddhist Association atau YMBA) yang telah melancarkan protes terhadap permakaian kasut oleh orang Eropah dalam rumah berhala dan pagoda-pagoda. Pada tahun 1918, British memutuskan ketua pagoda tempatan berhak untuk melaksanakan larangan permakaian kasut. Hal ini merupakan kejayaan pertama yang dicapai oleh nasionalisme politik Myanmar.

Pada tahun 1920, golongan Pongyi menyokong satu permogokan pelajar yang dianjurkan oleh Persatuan YMBA untuk membantah langkah British meninggikan taraf kelayakan untuk memasuki UniversitiRangoon dan markah kelulusan peperiksaan. Permogokkan itu gagal dalam aspek pendidikan. Namun berjaya membangkitkan semangat kebangsaan di kalangan orang Myanmar terutamanya para pelajar. Antara tahun 1916-1920, sebenarnya Persatuan Belia Buddha yang lebih memainkan peranan utama dalam mengembangkan nasionalisme Myanmar dan golongan Pongyi hanya bertindak sebagai “supportive”.

      Peranan dan sumbangan Pongyi antara tahun 1921-1929

Antara tahun 1921-1922, peranan Pongyimengambilalih penguasaan kebanyakan unit politik perinkat desa yang telah ditubuhkan oleh Majlis Persatuan Am bagi Kesatuan-kesatuan Burma (General Council of Burma Association atau GCBA). Pada tahun 1921, U Ottama, seorang Pongyi terkemuka mengembara ke seluruh Myanmar dan mengutuk sistem pemerintahan dua lapis serta menuntut kemerdekaan sendiri. Beliau memujuk rakyat agar menentang kerajaan. Beliau menggunakan taktik-taktik agama bagi mendapat sokongan ramai. Sehingga tahun 1927, beliau telah banyak kali dipenjarakan, namun keadaan ini menyebabkan beliau bertambah popular di kalangan rakyat terutamanya di desa. Beliau meninggal dunia pada tahun 1939.

Pada tahun 1922, golongan Pongyi menubuhkan MajlisAmSanghaSemetggi (General Council of SanghaSemetggi) untuk mengendalikan program politik mereka. Pongyi bernama GBCA telah memulaukan pilihanraya untuk melantik ahli-ahli Majlis Undangan. Kejayaan dapat dilihat apabila hanya 7% pengundi pada tahun 1922 dan 16% pada tahun 1925 keluar mengundi. Pada tahun 1923, Pongyi dan GBCA menentang pemerintahan dua lapis yang diperkenalkan di Myanmar dan menuntut pemerintahan sendiri. Kepentingan dan pengaruh Pongyi dapat dilihat apabila ahli-ahli baru Majlis Undangan yang dilantik selepas tahun 1923 sering mendapatkan pandangan pemimpin-pemimpniPongyi sebelum mengundi atas isu-isu penting.

Pada tahun 1924, golongan Pongyi melancarkan beberapa kempenanti-cukai. Seterusnya, pada tahun 1926, U Wisara, seorang Pongyi yang terkemuka telah melancarkan kempen anti cukai di Daerah Tharrawaddy. Beliau perasaan anti-British di kalangan rakyat Myanmar.

      Peranan dan sumbangan Pongyi antara tahun 1930-1935

Pada tahun 1930, golongan Pongyi memberi sokongan kepada Liga Anti-Pemisahan (Anti-Seperationist League) di bawah pimpinan Dr. BaMaw dan U KhawMyint dengan alas an pemisahan membantutkan perkembangan kerajaan sendiri di Myanmar. Golongan Pongyi juga telah menentang pengajaran agama Kristian kepada ditangkap dan dipenjarakan. Antara tahun 1926-1927, Pongyi-pongyi lain melancarkan beberapa lagi kempen anti cukai.

Pada tahun 1928, GBCA terpecah menjadi tiga kumpulan kecil di bawah pimpinan U ChitHliang, U Su dan U SoeThin akibat perselisihan yang berlaku antara tahun 1924-1928. Namun, kumpulan ini tidak banyak berbeza dari segi prinsip dan objektif dan terpengaruh dengan pergerakkan Parti Kongres Nasional India dan menentang reformasi Montague-Chelmsford dan menentang cadangan Suruhanjaya Simon 1928 agar Myanmar dipisahkan daripada India. Pada tahun 1929, U Wisara meninggal akibat berpuasa dalam penjara. Kematian beliau menambahkan lagi murid-murid beragama Buddha di sekolah-sekolah mubaligh di Rangoon.

Pada 22 Disember 1930, Pemberontakan Saya San meletus di daerah Tharawaddy, Burma Hilir. Pemberontakan ini dipimpin oleh Saya San (bekas Pongyi dari Shwebo) dan diatur oleh Pongyi-pongyi di peringkat desa.

Pemberontakan ini meletus disebabkan oleh:

a.         Ketidakpuasan petani-petani terhadap cukai capitation.

b.         Beban hutang petani-petani dengan peminjam-peminjam wang.

c.         Arahan-arahan kerajaan mengkhaskan kawasan-kawasan hutan.

Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan Kerajaan British dan memulihkan agama Buddha. Pemberontakan ini dengan cepat berkembang ke sebahagian Hilir Myanmar. Pada tahun 1931, pemberontakan berjaya dipatahkan. Saya San ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh. Walau bagaimanapun, pemberontakan ini menaikkan lagi semangat kebangsaan rakyat Myanmar.

Pada tahun 1932, pengaruh ke atas petani memastikan kejayaan Liga Anti-Pemisahan dalam pilihanraya umum. Mereka berjuang agar Myanmar terus dalam persekutuan India kerana sedar bahawa hanya Kongres Nasional India yang mampu berjuang menuntut kemerdekaan dengan berkesan. Namun, British enggan memberi Myanmar hak memilih keluar daripada persekutuan India.

Seterusnya, pada tahun 1935, Myanmar dipisahkan dari India dan diletakkan di bawah kawalan langsung Pejabat Myanmar di London. Akta Kerajaan Myanmar diluluskan oleh Parlimen British. Hal ini menyebabkan parti-parti politik Myanmar berusaha mendapatkan sokongan bagi menduduki dewan perundangan atau kabinet. Pelajar sering membuat tunjuk perasaan dan ahli politik mengambil kesempatan memperalatkan pelajar. Dr. BaMaw menyertai Parti Rakyat dan mengemukakan undi tidak percaya kepada para menteri. Hal ini menyebabkan para menteri meletak jawatan dan tempat mereka diambil alih oleh Dr. BaMaw dan U BaPe. Boleh dikatakan selepas tahun 1932 atau awal 1930-an, pengaruh golongan Pongyi semakin merosot dan secara beransur-ansur diambil alih oleh golongan Thakin.

v NASIONALISME MYANMAR

Kesalahan yang dibuat Inggris adalah menyatukan Negara Myanmar dan Negara India, sedangkan mereka berbeda budaya, sejarah, dan mempunyai pandangan yang berbeda-beda pula. Sehingga Myanmar menjadi bagian dari India, semua perubahan konstitusi yang dilakukan oleh India dilakukan juga oleh Myanmar. Pada 1923, suatu sistem pemerintahan yang dikenal sebagai Dyarchy diberlakukan di Myanmar. Sekarang Myanmar berstatus provinsi dibawah seorang Gubernur. Langkah-langkah pertama diambil untuk menuju realisasi pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab. Bangsa Myanmar diberi kesempatan untuk ambil bagian-bagian dalam lembaga-lembaga perwakilan, mereka juga diizinkan memasuki dinas sipil. Sehingga mereka memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam bidang pemerintahan.

Keterikatan India membawa kerugian besar bagi Myanmar, diantaranya membanjirnya imigrasi orang-orang India dan timbulnya persaingan dari para pedagang dan buruh India. Oleh sebab itu Myanmar ingin memperoleh kebebasan, masalah pemisahan tersebut sudah menjadi bagian dari kebijaksanaan Inggris. Mereka takut jika Inggris menggunakan pemisahan sebagai sebuah muslihat untuk memperlambat perkembangan konstitusi Myanmar. Sehingga dibentuklah sebuah Liga Anti Pemisahan dibawah pimpinan Dr. BaMaw.

Pemisahan dihasilkan oleh undang-undang pemerintahan Myanmar 1935, dan sekarang Myanmar menjadi kesatuan yang diperintah langsung oleh raja Inggris melalui kementrian Myanmar di London. Perubahan-perubahan konstitusi juga dilakukan. Gubernur sekarang bertanggung jawab terhadap urusan luar negri, pertahanan dan politik moneter, sedangkan pada masalah-masalah lainnya ia harus meminta nasihat kepada para mentri yang bertanggung jawab kepada Dewan Legislatif. Gubernur diberi kekuasaan darurat, tetapi dengan jaminan bahwa ia tidak akan menggunakannya kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pada tahun 1937 pemisahan menjadi kenyataan, dan Dr. BaMaw menjadi Perdana Mentri yang pertama. Pada waktu yang bersamaan daerah-daerah pegunungan di Myanmar Utara, yang didiami oleh rakyat non-Myanmar seperti bangsa-bangsa Shan dan Karen berada diluaryuridiksi pemerintahan baru dan diberi Gubernurnya sendiri. Kemudian wilayah-wilayah itu menjadi masalah politik yang penting di Myanmar pada saat itu.

Myanmar ingin memperoleh kemerdekaan penuh dan lepas dari tangan Inggris. Seorang mahasiswa dari Universitas Rangoon yang bernama Aung San berhasil membebaskan Myanmar dari tangan Inggris, dan membuat Myanmar mengalami kemerdekaan penuh.